Profil

Kampoeng Tauhiid Sriwijaya

www.kampoengtauhiid.org

Kampoeng Tauhiid Sriwijaya dibangun di atas tanah wakaf seluah 2 hektar merupakan miniature realita kehidupan yang dicita-citakan, hadir sebagai sebuah model bagaimana santri dengan segala aktifitasnya dapat berjuang untuk dapat tumbuh dan berkembang secara bermartabat  ditengah masyarakat melalui metamorfosa pemberdayaan berbasis dhuafa agar kelak ummat dapat merasakan hasil perjuangan dengan bingkai keikhlasan di tempat ini.

Pada tahun 2010 ketika Allah swt mengamanahkan 2 hektar tanah di wilayah Ogan Ilir, syariatnya melalui perjuangan santri mulailah diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk bisa menghadirkan sebuah wadah yang bisa mengakomodir siapapun yang bersungguh-sungguh bermaksud menghadirkan kontribusi maksimal bagi perbaikan diri, ummat dan bangsa.

Dimulai dari gubuk kayu gelam berdinding papan dan beratap daun nipah berukuran 3 x 2 meter, lahan mulai diupayakan, dibersihkan dan dikelola sampai dengan dengan sekarang total asset tanah yang dikelola sebanyak 4 hektar.

Ust. Ali Effendi

Ketua Yayasan KTS

Struktur

Visi Misi

VISI

Menjadi miniatur realita kehidupan Islami berlandaskan pemberdayaan menuju kemandirian ummat yang bermartabat dan memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa Indonesia.

MISI

  1. Memiliki aqidah yang lurus, ibadah yang benar, berakhlaqul karimah, berjiwa mandiri berlandaskan al Qur’an.
  2. Membangunsistem kepesantrenan dengan semangat amanah, profesional, enterpreneurship dan leadership.
  3. Menyelenggarakan pemberdayaan dhuafa melalui optimalisasi potensi ummat menuju masyarakat mandiri.

MOTTO

Membersihkan hati, meningkatkan kualitas diri

NILAI INTI

  • Jujur dan Amanah
  • Kekuatan Ruhiyah
  • Pejuang Profesional
  • Kreatif dan Inovatif
  • Keteladanan

Legalitas Hukum

Secara legalitas hukum, Yayasan Kampoeng Tauhiid Sriwijaya telah dicatatkan di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 20 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Hajjah Mardaliani, SH, MKn  dan di teruskan dengan SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM  DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  NOMOR : AHU 2359.AH.01.04 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN YAYASAN